Takengon – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak 8 April 2026 kembali membawa petaka. Banjir dan longsor susulan terjadi di berbagai wilayah, melumpuhkan akses jalan hingga merusak jembatan, membuat aktivitas masyarakat nyaris terhenti.
Kondisi paling parah terjadi di jalur strategis seputaran Danau Laut Tawar. Ruas Takengon–Bintang, Mendale–Bintang hingga Bintang–Simpang Kraft dilaporkan tak bisa dilalui. Material longsor menimbun badan jalan, sementara di beberapa titik badan jalan amblas.
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, menyebutkan kondisi ini membuat mobilitas warga dan distribusi logistik terganggu total.
“Sejumlah ruas jalan tertutup longsor dan mengalami kerusakan berat. Untuk sementara tidak bisa dilintasi,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Tak hanya jalan, derasnya arus sungai akibat peningkatan debit air juga merobohkan jembatan darurat yang sebelumnya dibangun oleh TNI, Polri dan relawan. Akibatnya, akses penyeberangan warga kembali terputus.
Jembatan di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, jembatan apung di Desa Reje Payung, Kecamatan Linge, serta sejumlah jembatan darurat di wilayah Rusip Antara dilaporkan rusak dan tidak bisa digunakan.
Di sisi lain, luapan sungai turut merendam permukiman warga. Sejumlah desa seperti Paya Tumpi, Mongal, Simpang IV Bebesen, Asir-Asir, Toweren, Rawe hingga Linung Bulen I terdampak banjir.
Tak hanya jalan kabupaten dan provinsi, akses jalan nasional menuju Aceh Tengah juga ikut lumpuh. Jalur Takengon–Bireuen, Takengon–Ise-Ise (batas Gayo Lues), serta Pameu–Genting Gerbang dilaporkan terganggu.
Situasi ini berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi tersendat, sementara proses belajar mengajar juga ikut terganggu.
“Banjir dan longsor ini sangat mempengaruhi seluruh sektor, termasuk pendidikan dan perekonomian masyarakat,” kata Andalika.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD dan Dinas PUPR saat ini terus berupaya membuka akses di titik-titik kritis. Namun keterbatasan alat berat menjadi kendala utama di lapangan.
BPBD Aceh Tengah pun berharap Pemerintah Provinsi Aceh segera turun tangan, khususnya dalam penanganan jalan berstatus provinsi agar tidak semakin parah.
“Kalau tidak ditangani serius, dampaknya akan terus meluas. Jalan ini kebutuhan utama masyarakat,” tegasnya. (Gona)
