REDELONG- Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Sekretaris Daerah Riswandika Putra dan jajaran pejabat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan LKPD 2025 virtual.
Kegiatan tersebut digelar Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara wilayah Jawa Sumatera sebagai tahapan awal audit.
Agenda ini menjadi pintu awal proses audit keuangan daerah yang akan menentukan kualitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kedepannya.
Dari Pendopo Bupati Tagore bersama jajaran tampak serius mengikuti jalannya pertemuan didampingi para asisten inspektur kepala SKPK serta camat.
Kehadiran unsur pimpinan daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi proses audit sekaligus memastikan kesiapan seluruh dokumen administrasi keuangan daerah.
Entry Meeting Jadi Tahapan Penting Audit Keuangan Daerah
Entry meeting tersebut turut dihadiri Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi serta Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Selain itu sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari wilayah kerja PKN V juga mengikuti kegiatan secara virtual bersama peserta lainnya.
Direktur Jenderal PKN V Widhi Widayat menegaskan entry meeting bukan sekadar seremonial tetapi bagian penting dalam rangkaian audit semester pertama.
Ia menyebut tahapan ini bertujuan menyamakan persepsi antara auditor dan pemerintah daerah agar pemeriksaan berjalan efektif tepat waktu serta akuntabel.
Sejak awal tahun tim pemeriksa telah menjalin komunikasi teknis dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan dokumen dan sistem keuangan.
Bahkan pemeriksaan pendahuluan sudah dilakukan sejak Februari hingga pertengahan Maret sebagai langkah awal sebelum audit terinci dilaksanakan secara menyeluruh.
Widhi menegaskan langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh proses audit berjalan sesuai standar serta tidak mengalami hambatan berarti nantinya.
Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu pada akhir Maret sesuai ketentuan berlaku nasional.
Namun di balik apresiasi tersebut terdapat pesan tegas bahwa seluruh daerah harus siap diuji tanpa terkecuali termasuk Kabupaten Bener Meriah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah momentum ini menjadi sangat krusial dalam menentukan hasil penilaian terhadap tata kelola keuangan daerah.
Hasil audit BPK nantinya akan menjadi cermin sejauh mana transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran telah dijalankan secara konsisten.
Jika pengelolaan dinilai baik maka opini terbaik berpotensi dipertahankan namun jika sebaliknya catatan perbaikan akan menjadi perhatian serius kedepannya.
Kini publik menanti hasil audit tersebut apakah Bener Meriah mampu mempertahankan opini terbaik atau justru menghadapi evaluasi dari BPK.(Gona)
Baca Juga : Jembatan Wih Kanis Dibiarkan Rusak, Warga Bergerak Sendiri di Tengah Ancaman Maut
