Aceh- Jaringan Telkomsel dilaporkan tidak tersedia di sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir. Layanan komunikasi seluler lumpuh total setelah pasokan listrik PLN padam akibat cuaca ekstrem yang merusak jaringan kelistrikan dan akses jalan. Kondisi ini membuat ribuan warga kesulitan berkomunikasi, terutama untuk memberi kabar kepada keluarga di luar daerah.
Situasi tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai perusahaan raksasa seperti Telkomsel—yang berhasil meraup pendapatan hingga Rp109 triliun per tahun—seharusnya memiliki sistem mitigasi bencana yang lebih siap. Warga menganggap ironis bahwa operator sebesar itu masih sepenuhnya bergantung pada listrik negara tanpa menyediakan sumber daya cadangan yang memadai untuk menjaga tower tetap aktif ketika bencana melanda.
Di tengah kondisi sulit, warga menegaskan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah kuota gratis atau promo layanan, melainkan jaringan yang hidup. “Kuota banyak pun tidak berguna kalau sinyal tidak ada. Kami bahkan tidak bisa memberi kabar apa pun kepada keluarga,” ujar seorang warga di daerah terdampak.
Jika pihak Telkomsel mampu menghidupkan beberapa tower di setiap kabupaten dan kota, warga tidak perlu mendatangi antrean panjang di kantor bupati hanya untuk mendapatkan akses internet Starlink yang dipinjamkan sementara oleh pemerintah daerah. Ketergantungan pada satu titik akses internet menimbulkan kerumunan dan memperlambat proses komunikasi darurat.
Ketiadaan jaringan juga memicu kepanikan di luar wilayah bencana. Banyak keluarga yang tinggal di kota lain tidak dapat menghubungi sanak saudara mereka, sehingga muncul berbagai informasi simpang siur yang memperparah situasi. Warga di lokasi terdampak pun kesulitan melaporkan keadaan terbaru maupun meminta bantuan dengan cepat.
Masyarakat berharap Telkomsel segera menyalakan kembali tower komunikasi menggunakan genset atau solusi energi alternatif. Dengan kapasitas finansial yang besar, perusahaan tersebut dinilai semestinya mampu menerapkan standar kesiapsiagaan lebih tinggi agar jaringan tetap hidup, terutama pada saat-saat krisis ketika komunikasi menjadi kebutuhan paling vital. (WEN)
Baca Juga :Jejak Pengkhianatan di Tanah AAB: Dari Tim Survei Menjadi Penguasa Lahan
