Redelong – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bener Meriah menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Tahun Anggaran 2026, Rabu (…). Rapat ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan.
Rapat Banggar DPRK Bener Meriah ini dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah Mhd. Saleh dan dihadiri oleh para wakil ketua, anggota DPRK, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bener Meriah. Plt. Sekda Bener Meriah, Armansyah, SE., M.Si hadir mewakili pemerintah daerah untuk menyampaikan pandangan dan arah kebijakan yang akan diambil.
Baca Juga :Dorong Percepatan Target, Plt. Sekda Bener Meriah Kumpulkan 47 Pengurus KDMP
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Mhd. Saleh menegaskan bahwa KUA-PPAS adalah dokumen penting yang menjadi pedoman penyusunan APBD, memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi dasar pembangunan selama setahun ke depan.
“Kami berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun dokumen KUA-PPAS dengan matang, sehingga kebijakan APBD yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Sekda Armansyah menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS APBK 2026 diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Rancangan KUA-PPAS ini akan menjadi acuan penyusunan Perda APBK 2026, sehingga setiap program pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bener Meriah,” tegasnya.
Armansyah menjelaskan, penyusunan APBK 2026 akan diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Tema tersebut sejalan dengan RKP Aceh 2026 yang mengusung Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja.acehtourism
Rapat Banggar DPRK Bener Meriah ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran selaras dengan visi pembangunan daerah, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di tahun mendatang.(wen)
