Redelong – Bupati Bener Meriah, Ir. Tagore Abubakar, membantah keras tudingan massa aksi yang menyebut pengadaan sapi meugang bantuan Presiden terjadi mark up. Ia bahkan menantang pihak yang menuding agar membuktikan tuduhan tersebut dengan data dan fakta yang jelas.
“Tuduhan kami melakukan mark up itu fitnah. Mana data dan buktinya kalau kami melakukan mark up pengadaan sapi meugang itu,” tegas Tagore Abubakar saat konferensi pers bersama sejumlah awak media, Kamis (5/3/2026).
Tagore juga membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai pihak yang membeli langsung sapi tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadirannya saat proses pengadaan hanya sebatas melakukan pengawasan.
Menurutnya, bantuan Presiden saat itu datang secara mendadak untuk masyarakat yang terdampak bencana, guna memenuhi kebutuhan daging meugang sesuai tradisi masyarakat Aceh. Bantuan tersebut harus disalurkan dalam bentuk daging, bukan uang.
Ia menjelaskan, awalnya pemerintah daerah mencari sapi di wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Namun jumlahnya tidak mencukupi, sementara waktu pelaksanaan meugang sudah sangat dekat.
Karena itu, Dinas Pertanian melalui bidang peternakan diperintahkan mencari sapi dari luar daerah dan akhirnya mendapatkan pasokan dari Medan.
“Yang perlu digarisbawahi, saya ikut mengawasi langsung, bukan sebagai pembeli,” ujar Tagore.
Ia juga menjelaskan bahwa saat proses pengadaan berlangsung bertepatan dengan hari libur sehingga dana belum bisa dicairkan dari Bank Aceh. Karena kebutuhan mendesak, pemerintah daerah terpaksa berutang terlebih dahulu kepada pedagang sapi di Medan.
“Waktu itu kami turun tangan menjadi jaminan bahwa sapi tersebut pasti dibayar. Begitu Bank Aceh buka, uang langsung ditransfer kepada pemilik sapi,” jelasnya.
Tagore menambahkan, dalam proses pengadaan tersebut dirinya hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
Ia juga mengungkapkan, dari pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar justru terdapat sisa anggaran sekitar Rp1 miliar setelah pengadaan sapi dilakukan.
Menurutnya, harga pembelian daging saat itu berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar di daerah yang saat itu mencapai sekitar Rp180 ribu per kilogram.
“Artinya kita membeli dengan harga yang lebih murah,” katanya.
Tagore juga meluruskan isu yang menyebut bantuan daging meugang tidak dibagikan merata ke seluruh wilayah. Ia menegaskan bantuan tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana sesuai arahan Presiden.
“Kalau daerah yang tidak terdampak memang tidak menerima. Karena bantuan itu ditujukan untuk korban terdampak, bukan seluruh wilayah,” jelasnya.
Bahkan, warga terdampak yang tinggal di hunian sementara (huntara) diantarkan langsung daging meugang dengan berat bersih tiga kilogram per kepala keluarga (KK), belum termasuk tulang dan bagian lainnya.
“Kalau ada yang bilang kami cuma memberi satu ons, itu fitnah. Apalagi ini bulan Ramadan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Tagore juga mengungkap adanya dugaan oknum wartawan yang meminta uang kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian.
“Kami bukan anti kritik. Bupati juga manusia, kalau ada kesalahan silakan ditegur. Tapi jangan sampai ada oknum wartawan yang meminta uang Rp15 juta kepada Plt Kadis Pertanian,” ungkapnya.
Menurut Tagore, setelah mengetahui adanya permintaan tersebut, pihaknya langsung melarang agar uang itu tidak diberikan. Tidak lama kemudian muncul ancaman aksi demonstrasi.
“Setelah kita larang memberikan uang itu, mereka mengancam akan melakukan demo,” ujarnya.
Meski demikian, Tagore menegaskan bahwa selama ini pemerintah daerah tetap terbuka terhadap wartawan karena media merupakan mitra dalam membangun daerah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Namun ia berharap hubungan tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan cara mencari-cari kesalahan.
Terkait tudingan mark up tersebut, Tagore mengaku telah meminta jajarannya untuk membawa persoalan itu ke ranah hukum sebagai efek jera.
“Karena mereka sudah mengatakan ini mark up, maka mereka harus membuktikannya agar tidak menjadi kebiasaan,” tegas Tagore.
