Redelong — Sudah hampir lima bulan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025, akses jalan nasional Bireuen–Takengon belum juga pulih sepenuhnya. Kondisi ini membuat jalur vital penghubung wilayah Gayo masih terganggu tanpa kepastian penanganan.
Salah satu titik terparah berada di jembatan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Hingga kini, jembatan tersebut masih dalam kondisi rusak dan belum tersentuh perbaikan serius.
Akibatnya, masyarakat terpaksa mengandalkan jalur alternatif Wih Porak. Namun kondisi jalan milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah itu jauh dari kata layak—rusak, sempit, dan rawan terputus.
Dalam beberapa hari terakhir, jalur ini bahkan sempat lumpuh total akibat luapan Sungai Wih Porak. Antrean kendaraan mengular panjang, distribusi barang tersendat, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
Wakil III DPRA, Salihin, menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh segera mengambil langkah konkret.
“Perbaikan jalan Wih Porak adalah langkah tercepat untuk membuka kembali akses Bireuen–Takengon. Ini kebutuhan mendesak masyarakat,” tegas Salihin, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pembangunan kembali jembatan Enang-Enang membutuhkan waktu panjang dan anggaran besar. Karena itu, penanganan jalur alternatif harus menjadi prioritas utama dalam waktu dekat.
Salihin juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud, telah menemui pihak BPJN guna mendorong percepatan penanganan akses tersebut.
Selain itu, ia mengusulkan agar ruas Wih Porak dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional melalui skema hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
“Kalau statusnya nasional, penanganannya bisa lebih cepat dan tidak setengah-setengah. Kami siap memfasilitasi bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, ruas Bireuen–Takengon merupakan urat nadi transportasi bagi tiga kabupaten di dataran tinggi Gayo—Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Tanpa akses yang layak, mobilitas dan roda ekonomi masyarakat akan terus terganggu.
Di sisi lain, kondisi jalan KKA juga turut disorot. Salihin mengaku telah meminta Sekda Aceh, Muhammad Nasir, untuk mengalokasikan anggaran melalui skema Transfer ke Daerah (TKD).
“Ini tanggung jawab provinsi. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena lambannya penanganan,” katanya. (Gona)
