Redelong – Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar bersama Sekretaris Daerah Riswandika Putra dan jajaran pejabat Pemkab mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 secara virtual, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V Wilayah Jawa–Sumatera itu menjadi pintu awal proses audit keuangan daerah yang akan menentukan kualitas pengelolaan anggaran Pemkab Bener Meriah.
Dari Pendopo Bupati, Tagore dan jajaran terlihat mengikuti jalannya pertemuan dengan serius. Turut mendampingi, para asisten Setdakab, inspektur, kepala SKPK, hingga camat dari sejumlah kecamatan.
Entry meeting tersebut juga dihadiri Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, serta Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-wilayah kerja PKN V.
Direktur Jenderal PKN V, Widhi Widayat menegaskan, entry meeting ini bukan sekadar seremonial, melainkan tahapan penting dalam rangkaian audit semester I tahun 2026.
Sejak awal tahun, kata dia, tim pemeriksa telah melakukan komunikasi teknis dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan dokumen dan sistem pengelolaan keuangan. Bahkan, pemeriksaan pendahuluan sudah dilakukan sejak Februari hingga pertengahan Maret.
“Ini bagian dari upaya menyamakan persepsi agar proses audit berjalan efektif, tepat waktu, dan akuntabel,” tegaWidhi
Widhi juga memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu di akhir Maret. Namun di balik apresiasi itu, tersirat pesan tegas: seluruh daerah harus siap diuji, tak terkecuali Bener Meriah.
Bagi Pemkab Bener Meriah, momentum ini menjadi krusial. Hasil audit BPK nantinya akan menjadi cermin sejauh mana tata kelola keuangan daerah dijalankan apakah sudah transparan dan akuntabel, atau masih menyisakan catatan.
Kini, publik menanti: mampukah Bener Meriah kembali mempertahankan opini terbaik, atau justru sebaliknya. (Gona).
