BENER MERIAH – Aksi penipuan online dengan modus menawarkan bantuan rumah layak huni kembali menyasar masyarakat di Bener Meriah.
Kali ini, nama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin, kembali dicatut oleh pelaku untuk meyakinkan korban.
Modusnya sederhana namun menjerat: pelaku meminta sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi atau pembuatan proposal bantuan rumah.
Salah seorang warga menceritakan bahwa ia menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku bernama Safrizal. Pelaku mengklaim bahwa hari itu merupakan batas akhir pengiriman dana administrasi.
Baca Juga :Jejak Pengkhianatan di Tanah AAB: Dari Tim Survei Menjadi Penguasa Lahan
Warga tersebut diminta mentransfer Rp230 ribu agar pengajuan bantuan rumahnya dapat segera diproses.
“Pelaku meminta saya mengikuti instruksi dan segera mengirimkan uang. Tapi saya curiga karena caranya memaksa dan tidak masuk akal, jadi saya tidak menuruti,” ujar warga tersebut, Sabtu (23/8/2025).
Ia menambahkan, pesan itu disertai iming-iming bahwa bantuan rumah layak huni akan segera cair jika dirinya patuh.
Menanggapi laporan terbaru ini, Salihin menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan murni aksi penipuan online.
Ia membantah keras bahwa dirinya pernah memerintahkan siapapun untuk meminta biaya kepada masyarakat terkait program bantuan rumah.
“Nama saya pernah dicatut sebelumnya untuk menipu warga. Kasus itu sudah saya laporkan ke Polres Bener Meriah pada Juni lalu agar pelakunya dapat diusut tuntas,” kata Salihin.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses bantuan pemerintah, termasuk bantuan rumah layak huni, tidak memungut biaya apapun yang dibebankan kepada warga.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan pejabat atau lembaga pemerintahan, terutama jika disertai permintaan uang.
“Kalau ada orang menghubungi dan menawarkan bantuan namun meminta biaya, itu sudah pasti penipuan. Jangan ditanggapi dan segera laporkan,” tegasnya.
Salihin berharap aparat kepolisian dapat kembali menindaklanjuti laporan terbaru ini agar tidak semakin banyak warga yang menjadi korban.
Masyarakat juga diminta untuk segera mengonfirmasi setiap informasi bantuan kepada pihak berwenang agar terhindar dari upaya penipuan yang meresahkan tersebut.(wen)
