Anggaran Minim, Pengurus KONI dan Pengurus Cabor Datangi DPRK Bener Meria

Redelong – Dunia olahraga Bener Meriah sedang tidak baik-baik saja. Harapan ratusan atlet untuk berlaga di Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV 2026 di Aceh Jaya kini berada di ujung tanduk.

Penyebabnya sederhana, tapi menyakitkan: anggaran.

Dari kebutuhan riil yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bener Meriah sebesar Rp 2 miliar, pemerintah daerah hanya menyanggupi Rp 200 juta. Angka yang bagi para pelaku olahraga bukan sekadar kecil, tapi bentuk nyata ketidakseriusan.

Kemarahan pun pecah. Puluhan pengurus KONI dan cabang olahraga (cabor) mendatangi DPRK Bener Meriah. Mereka datang bukan sekadar audiensi, tapi membawa keresahan yang sudah lama terpendam.

“Kami ini bukan minta belas kasihan. Ini soal masa depan atlet daerah,” tegas Ketua Bidang OKK KONI Bener Meriah, Konadi.

Empat tuntutan disodorkan. Mulai dari anggaran pembinaan rutin, dana kontingen PORA, hingga desakan agar pengelolaan anggaran PORA dipercayakan langsung kepada KONI.

Namun yang paling mencolok adalah peringatan keras: jika tak diindahkan, aksi besar akan digelar dengan melibatkan seluruh atlet.

Ancaman itu bukan tanpa alasan.

Saat ini, 13 cabang olahraga telah memastikan diri lolos ke PORA. Sementara 9 lainnya masih berjuang di Pra PORA. Ironisnya, di tengah perjuangan itu, dukungan anggaran justru nyaris tak ada.

Sekretaris KONI, Saswin Efendi, menegaskan bahwa angka Rp 2 miliar bukanlah angka asal-asalan.

“Itu kebutuhan riil, bahkan belum termasuk bonus atlet. Kami siap buka semua rincian,” ujarnya di hadapan DPRK, Rabu (1/4/2026).

Ketua KONI Bener Meriah, Edi Zulkifli, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai pemerintah daerah seperti menutup mata terhadap pembinaan atlet.

“Jangan seolah-olah ini hanya tanggung jawab KONI. Ini tanggung jawab daerah. Ini soal generasi,” katanya tajam.

Fakta di lapangan bahkan lebih getir. Selama ini, banyak pengurus cabor terpaksa menggunakan uang pribadi demi menjaga pembinaan tetap berjalan.

Anggota DPRK, Darwinsyah, menyebut kondisi ini sebagai ironi yang memalukan.

“Atlet kita ini aset. Tapi diperlakukan seperti beban. Jangan heran kalau mereka pindah ke daerah lain yang lebih peduli,” ujarnya.

Situasi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Jika tak segera dibenahi, bukan hanya prestasi yang hilang—tapi juga kepercayaan generasi muda terhadap masa depan olahraga di tanah Gayo. (Gona)