Redelong – Aliansi Rakyat Genap Mupakat menyoroti bantuan tak jelas serta penanganan bencana yang dinilai tidak transparan di Bener Meriah.
Audiensi berlangsung di ruang Oproom DPRK Bener Meriah Kamis (2/4) dengan pengawalan aparat keamanan serta dihadiri pimpinan dan anggota dewan.
Tokoh RGM Sutrisno menyampaikan keresahan masyarakat terhadap kondisi daerah yang dinilai stagnan dan tidak berkembang setelah perjuangan panjang pemekaran dahulu.
Ia menegaskan audiensi ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan langkah awal kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan DPRK.
RGM menyoroti bantuan tak jelas, penanganan bencana, lemahnya pengawasan DPRK serta realisasi visi misi kepala daerah yang belum dirasakan masyarakat.
Sutrisno menyebut masyarakat ikut terlibat langsung membantu korban bencana, bahkan bekerja tanpa dukungan memadai demi meringankan beban sesama warga.
Selain itu, kerusakan infrastruktur menjadi perhatian serius, termasuk jalan dan jembatan vital yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat terutama distribusi kopi.
Jembatan di Cemparam disebut sangat memprihatinkan, sementara masyarakat terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya akibat lambannya respons pemerintah daerah.
Baca Juga : Tagore–Sekda Ikut Entry Meeting BPK, Sinyal Awal Ujian LKPD Bener Meriah 2025
RGM menilai DPRK belum menunjukkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan tersebut, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif semakin menurun.
Bantuan Tak Jelas Jadi Sorotan Utama
Persoalan bantuan tak jelas menjadi sorotan utama karena masyarakat hanya menerima sebagian kecil bantuan meski informasi donasi beredar luas.
Sutrisno mengungkap dugaan bantuan tidak transparan bahkan disebut ada yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan kecurigaan dan keresahan masyarakat luas.
Ia juga mempertanyakan keakuratan data penerima bantuan serta distribusi bantuan khusus yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran.
Distribusi bantuan pribadi dari luar daerah juga dilaporkan bermasalah karena tidak sampai kepada penerima akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
RGM turut mempertanyakan penggunaan anggaran bencana termasuk dana pusat serta pembangunan hunian sementara yang belum jelas progres pelaksanaannya.
Ketua DPRK MHD Saleh menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui panitia khusus untuk memastikan transparansi penanganan bencana di daerah tersebut.
Namun Ketua Pansus Syafri Kaharuddin mengaku DPRK tidak dilibatkan dalam penanganan bencana sehingga pengawasan tidak berjalan secara maksimal.
Sejumlah anggota DPRK lainnya juga mengaku bergerak secara pribadi membantu masyarakat tanpa dukungan fasilitas maupun anggaran resmi pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PKB Tgk Husnul Ilmi mengkritik pemerintah daerah terkait janji kolaborasi yang dinilai tidak pernah diwujudkan hingga saat ini.
Ia menyebut DPRK tidak pernah dilibatkan dalam program pemerintah sehingga komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif berjalan buruk.
Husnul juga menyoroti dugaan penyimpangan program Baitul Mal yang dinilai tidak sesuai peruntukan dan berpotensi melanggar aturan berlaku.(Gona)
