Redelong — Nasib atlet Bener Meriah kini benar-benar di persimpangan. Setelah berjibaku dan berhasil lolos Pra PORA 2025, harapan untuk tampil di Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV di Aceh Jaya justru terancam pupus. Penyebabnya tak lain soal anggaran yang dinilai “jauh panggang dari api”.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah hanya mengalokasikan Rp 200 juta untuk keberangkatan kontingen. Angka ini kontras dengan usulan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat yang mencapai Rp 2 miliar.
Ketua Harian KONI Bener Meriah, Hidayat, tak menutupi kekecewaannya. Ia menyebut kondisi ini sebagai yang paling buruk sepanjang sejarah pembinaan olahraga di daerah berhawa sejuk itu.
“Ini bukan lagi soal kurang, tapi sudah sangat tidak layak. Atlet kita sudah bersusah payah, lolos Pra PORA, tapi sekarang seperti dibiarkan,” kata Hidayat, Sabtu (28/3/2026).
Ia mengingatkan, pada PORA 2022 di Pidie, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 1,8 miliar. Namun, jumlah tersebut pun masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan kontingen.
“Dulu Rp 1,8 miliar saja masih terasa sempit, apalagi sekarang hanya Rp 200 juta. Ini jelas tidak masuk akal,” ujarnya.
Sebanyak 117 atlet dari berbagai cabang olahraga telah mengantongi tiket ke PORA 2026. Mulai dari bola voli, karate, tinju, panahan hingga futsal. Dari jumlah itu, 13 cabang olahraga sudah dipastikan lolos, sementara sisanya masih menunggu lanjutan Pra PORA yang sempat tertunda akibat bencana.
Kini, kelolosan itu seperti berada di ujung tanduk. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, keberangkatan ke Aceh Jaya pada September mendatang menjadi tanda tanya besar.
“Kalau sampai tidak ikut, risikonya berat. Kita bisa kena sanksi tidak diperbolehkan tampil dua kali PORA,” tegas Hidayat.
Ia juga menyinggung sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap dunia olahraga.
“Anggaran itu ada, tapi nilainya seperti setengah hati. Ini bukan dukungan, ini seperti pembiaran,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPA) Bener Meriah belum memberikan keterangan resmi terkait minimnya alokasi anggaran tersebut. (Gona)
