Redelong– Aliansi Rakyat Genap Mupakat (RGM), yang terdiri dari tokoh masyarakat dari 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, meluapkan kegelisahan mendalam terhadap carut-marut penanganan bencana serta tidak transparannya penyaluran bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi.
Kegelisahan itu disampaikan dalam audiensi dengan DPRK Bener Meriah yang digelar pada Kamis (2/4/2026) di ruang Oproom DPRK setempat. Pertemuan tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat Polres Bener Meriah dan Satpol PP.
Kehadiran RGM disambut langsung oleh Ketua DPRK MHD Saleh, Wakil Ketua I Wein Kusumandana Mimija, serta sejumlah anggota dewan lintas fraksi, termasuk Ketua Fraksi PKB Tgk Husnul Ilmi, Ketua Fraksi Golkar Edi Julkifli, Ketua Fraksi NasDem Darwinsyah, serta jajaran Panitia Khusus (Pansus) kebencanaan.
RGM: Bener Meriah Seperti “Layu Tak Berkembang”
Tokoh RGM, Sutrisno mantan anggota DPRK Bener Meriah tiga periode menegaskan bahwa aliansi tersebut lahir dari keresahan kolektif masyarakat yang menilai arah pembangunan daerah kian tidak jelas.
“Kami ini bagian dari perjuangan melahirkan Kabupaten Bener Meriah sejak 2003. Tapi hari ini, daerah ini seperti layu dan tak berkembang. Ini yang membuat kami sangat kecewa,” ujar Sutrisno.
Ia menegaskan, audiensi tersebut bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan awal dari gerakan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan kinerja legislatif.
Soroti Bencana, Pengawasan DPRK hingga Visi Bupati
Dalam pemaparannya, Sutrisno menyampaikan empat poin utama yang menjadi perhatian RGM, yakni penanganan bencana, fungsi pengawasan DPRK, transparansi bantuan dari donatur, serta realisasi visi-misi bupati terpilih.
Menurutnya, masyarakat bukan hanya korban, tetapi juga pernah terlibat langsung dalam penanganan bencana.
“Kami pernah jadi relawan, bahkan mengangkut solar dari Kem ke Buntul Pitri karena alasan saat itu tidak ada minyak. Kami juga mencari beras untuk masyarakat. Jadi kami ini bukan penonton,” tegasnya.
Infrastruktur Rusak, Dewan Dinilai Abai
RGM juga menyoroti kondisi infrastruktur yang semakin memprihatinkan, mulai dari jalan nasional, provinsi hingga kabupaten.
Salah satu yang disorot adalah jembatan di kawasan Cemparam, Kecamatan Mesidah, yang menjadi jalur vital bagi distribusi sekitar 30 persen produksi kopi Bener Meriah.
“Jembatan darurat yang dibangun swadaya masyarakat sekarang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bahkan viral di media sosial. Pertanyaannya, sudah sejauh mana DPRK memikirkan ini?” kata Sutrisno.
Ia juga mengungkap adanya inisiatif warga membuka donasi untuk menyemen jalan, hingga laporan terbaru terkait jalan di Kampung Darus yang kini sudah putus total dan tidak bisa dilalui kendaraan.
Bantuan Diduga Tak Transparan
Selain infrastruktur, RGM menyoroti transparansi bantuan sosial bagi korban bencana. Sutrisno menilai, bantuan yang diterima masyarakat selama ini terkesan terbatas, sementara informasi yang beredar menyebut adanya bantuan lain yang tidak jelas penyalurannya.
“Kami hanya terima beras. Padahal donasi yang masuk lebih dari itu. Ke mana bantuan lainnya? Bahkan ada informasi bantuan dijual di pasar,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan validitas data penerima bantuan, termasuk distribusi bantuan khusus seperti daging meugang dari Presiden.
Tak hanya itu, RGM menyoroti persoalan distribusi bantuan pribadi yang disebut tidak sampai ke penerima.
“Saya sendiri pernah menerima kiriman dari keluarga di Banda Aceh, tapi barang itu tidak sampai. Di bandara tidak ada pengawasan,” ujarnya.
Anggaran Bencana Dipertanyakan
RGM turut mempertanyakan besaran anggaran yang telah digelontorkan pemerintah daerah maupun dana transfer pusat untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara).
“Kami tidak sedang menyelidiki, ini hak kami sebagai masyarakat. Kami hanya ingin tahu sejauh mana progresnya. Kalau ini tidak diseriusi, empat tahun ke depan infrastruktur Bener Meriah bisa semakin hancur,” tegas Sutrisno.
DPRK Janji Perkuat Pengawasan
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh, mengapresiasi kehadiran RGM dan menyebut kritik tersebut sebagai masukan penting.
Ia memastikan DPRK akan memperkuat fungsi pengawasan, salah satunya melalui Panitia Khusus (Pansus) kebencanaan.
“Kami akan mendalami seluruh proses penanganan bencana, termasuk penggunaan anggaran agar semuanya transparan,” ujar Saleh.
Pengakuan Mengejutkan: DPRK Tak Dilibatkan
Namun, fakta mengejutkan justru diungkap sejumlah anggota DPRK. Ketua Pansus kebencanaan, Syafri Kaharuddin, mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam penanganan bencana oleh pemerintah daerah.
“Jujur, kami tidak dilibatkan. Tapi kami tetap turun membantu masyarakat semampu kami, meskipun tanpa fasilitas dan dukungan anggaran,” ungkapnya.
Pernyataan senada juga disampaikan anggota DPRK lainnya, yang mengaku bergerak secara pribadi tanpa dukungan resmi.
PKB: Janji Kolaborasi Bupati “Nol Besar”
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Tgk Husnul Ilmi, secara terbuka mengkritik pemerintahan Bupati Tagore-Armia (Tagar). Ia menyebut visi kolaborasi yang sebelumnya dijanjikan tidak pernah terealisasi.
“Dulu kami mendukung karena visi kolaborasi. Tapi kenyataannya nol besar. Kami tidak pernah diajak dalam program pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam program Baitul Mal yang dinilai tidak sesuai peruntukan.
“Program Baitul Mal malah digunakan untuk penyaluran bibit kopi. Ini menurut saya sudah pelanggaran,” pungkasnya.(Gona)
