Redelong – Kendala material bangunan menjadi perhatian utama Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, saat mengikuti rapat evaluasi bantuan rumah rusak.
Rapat evaluasi berlangsung secara virtual dari Pendopo Bupati Bener Meriah bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Senin, (3/8/2026).
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, S.Pd., M.A.P., M.M., memimpin rapat bersama pemerintah daerah pelaksana rehabilitasi pascabencana nasional seluruh Indonesia.
Bupati Tagore mengikuti pembahasan mengenai bantuan stimulan Rumah Rusak Ringan serta Rumah Rusak Sedang yang bersumber dari Dana Siap Pakai.
Turut mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan Khairmansyah, Asisten Perekonomian Samusi Purnawira Dade, serta Kepala Pelaksana BPBD Ilham Abdi selama rapat berlangsung.
Seluruh peserta menyampaikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi, termasuk pencapaian program, hambatan lapangan, serta langkah percepatan pembangunan hunian tetap masyarakat terdampak.
Bupati Tagore memanfaatkan forum tersebut menyampaikan kondisi nyata di lapangan agar pemerintah pusat memahami tantangan pembangunan pascabencana Bener Meriah sepenuhnya.
Kendala Material Bangunan Hambat Percepatan Pembangunan Huntap
Dalam rapat, Tagore menjelaskan kendala terbesar berasal dari kelangkaan semen serta material bangunan yang masih terjadi di Bener Meriah.
Menurutnya, keterbatasan material membuat proses pembangunan hunian tetap berjalan lebih lambat dibandingkan target yang telah disusun bersama pemerintah pusat.
Kondisi tersebut memengaruhi kelancaran pekerjaan konstruksi sehingga masyarakat terdampak bencana harus menunggu lebih lama memperoleh tempat tinggal layak dan aman.
Tagore meminta pemerintah pusat membantu memperlancar pasokan semen serta material bangunan agar proses rehabilitasi dapat berjalan sesuai rencana pembangunan bersama.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mengatasi keterbatasan material yang masih menjadi hambatan pembangunan hunian tetap masyarakat terdampak.
Bupati berharap koordinasi antara BNPB, kementerian terkait, serta pemerintah daerah semakin kuat dalam menjamin ketersediaan material pembangunan secara berkelanjutan nantinya.
Selain membahas material bangunan, Tagore juga meminta mekanisme pelaksanaan bantuan tetap sederhana agar masyarakat tidak terbebani prosedur administrasi yang panjang.
Menurutnya, percepatan pelayanan harus menjadi prioritas sehingga masyarakat segera merasakan manfaat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang dilaksanakan pemerintah.
Baca Juga : Paripurna DPRK Setujui Pertanggungjawaban APBK 2025 dan Qanun Majelis Adat Gayo
Tagore menegaskan seluruh kebijakan rehabilitasi harus berpihak kepada masyarakat dengan mengutamakan kebutuhan korban dibandingkan proses administrasi yang berbelit-belit dan panjang.
Ia berharap pembangunan hunian tetap segera selesai sehingga keluarga terdampak dapat meninggalkan tempat tinggal sementara menuju rumah yang lebih aman.
BNPB menerima berbagai masukan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan stimulan rumah rusak di seluruh Indonesia.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program rehabilitasi berjalan sesuai sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memastikan terus memperkuat koordinasi bersama BNPB agar seluruh tahapan rehabilitasi berlangsung tepat waktu sesuai ketentuan berlaku nasional.
Sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala sehingga pembangunan hunian tetap semakin cepat direalisasikan bagi masyarakat.
Komitmen bersama mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan menghadirkan hunian tetap yang layak, aman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah pascabencana. (wen)
