Redelong – Isu kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat memicu kepanikan warga di Kabupaten Bener Meriah pada Rabu (4/3/2026) dipastikan tidak benar. Pihak Pertamina menegaskan stok BBM maupun Bahan Bakar Khusus (BBK) di daerah tersebut masih aman dan penyalurannya tetap berjalan normal.
Kepastian itu diperoleh setelah staf publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah melakukan konfirmasi langsung kepada perwakilan Pertamina Bener Meriah melalui sambungan telepon, Kamis (5/3/2026).
Perwakilan Pertamina Bener Meriah, Cucun, menegaskan bahwa kabar mengenai kekosongan BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
“Untuk berita kekosongan minyak itu hoaks. Sampai saat ini kami masih menyalurkan BBM dan BBK seperti biasa,” ujar Cucun.
Ia juga menyampaikan hingga saat ini belum ada instruksi maupun informasi tambahan dari pihak Pertamina Patra Niaga terkait perubahan regulasi atau kebijakan penyaluran BBM di wilayah tersebut.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga telah meluruskan informasi yang beredar terkait stok BBM nasional yang disebut hanya cukup untuk 20 hari akibat konflik di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026). Ia menegaskan bahwa angka 20 hari tersebut bukan menunjukkan kondisi darurat, melainkan menggambarkan kapasitas daya tampung atau storage BBM yang dimiliki Indonesia.
“Mohon agar pemberitaan terkait stok BBM tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” kata Bahlil.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya.
Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan (panic buying), karena hal tersebut justru dapat memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi BBM di lapangan.
Pemerintah memastikan informasi resmi terkait ketersediaan energi akan terus disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah dan pihak berwenang.
