Banda Aceh — Sejumlah pihak memasang Spanduk Kritik terhadap Salim Fakhry, Bupati Aceh Tenggara, di berbagai sudut kota Banda Aceh pada Selasa (21/4).
Kemunculan Spanduk Kritik tersebut langsung menarik perhatian masyarakat karena menampilkan pesan tajam dan terbuka yang mudah terbaca oleh pengguna jalan.
Para pemasang Spanduk Kritik menyampaikan penilaian terbuka terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan yang mereka anggap kurang menerima masukan publik luas.
Mereka juga menilai sikap tersebut tidak mencerminkan etika kepemimpinan yang baik serta menunjukkan kecenderungan otoriter dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Aksi pemasangan ini menunjukkan sebagian masyarakat mulai mengekspresikan ketidakpuasan secara langsung di ruang publik, termasuk kalangan pemuda dan mahasiswa.
Mereka tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menegaskan harapan agar pemimpin lebih terbuka terhadap aspirasi serta memperbaiki pola komunikasi publik.
Para pemasang memilih sejumlah titik strategis di Banda Aceh agar pesan kritik terlihat jelas oleh masyarakat yang melintas setiap harinya.
Lokasi tersebut meliputi Simpang Surabaya, Jembatan Penyeberangan Orang Masjid Oman, Simpang Tugu Mesra, serta kawasan Jembatan Lamnyong Darussalam.
Spanduk Kritik Jadi Sorotan Publik
Kemunculan spanduk di ibu kota provinsi memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait alasan pemilihan lokasi aksi tersebut dilakukan.
Sebagian pihak mempertanyakan mengapa aksi tidak dilakukan di Kutacane sebagai pusat pemerintahan Aceh Tenggara yang menjadi wilayah kepemimpinan langsung.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa ruang penyampaian aspirasi di daerah asal dinilai terbatas sehingga masyarakat memilih lokasi lebih strategis.
Situasi ini turut menempatkan kepemimpinan Salim Fakhry dalam sorotan publik yang lebih luas serta menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat.
Baca Juga : Turnamen Domino Piala Kapolres Jadi Wadah Silaturahmi Warga Aceh Tengah–Bener Meriah
Masyarakat kini menantikan tanggapan resmi dari pihak terkait, khususnya jajaran Partai Golkar Aceh, untuk memberikan klarifikasi atas kritik berkembang.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan antara pemimpin dan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi.
Kritik yang muncul di ruang publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola menuju arah lebih baik.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis dalam mendukung pembangunan daerah. (SM)
