BENER MERIAH – Kepala Pelaksana ( Kalak ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi, menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menangani konflik manusia dengan gajah liar.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status tanggap darurat bencana nonalam akibat konflik manusia dengan gajah liar selama 14 hari.
Penetapan status tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mempercepat penanganan terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Ilham Abdi, S.STP., MAP, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bener Meriah, mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan keselamatan masyarakat.
“Penetapan status tanggap darurat ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melindungi masyarakat,” kata Kalak BPBD Ilham.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta memastikan penanganan konflik berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran.
Berdasarkan laporan dan pendataan awal BPBD, konflik gajah liar telah berdampak terhadap enam kampung di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Keenam kampung tersebut meliputi Blang Rakal, Ulu Naron, Pancar Jelobok, Negeri Antara, Pantan Lah, dan Pantan Sinaku.
Konflik tersebut membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi karena keberadaan gajah liar berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
BPBD Perkuat Penanganan Konflik Gajah
Ilham menjelaskan, penetapan status tanggap darurat memungkinkan BPBD meningkatkan koordinasi bersama perangkat daerah dan instansi terkait.
Pemerintah daerah akan memperkuat pendataan warga terdampak, penyaluran kebutuhan logistik, pelayanan pengungsian, serta pelaksanaan langkah mitigasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan menangani satwa liar.
Langkah tersebut bertujuan melindungi keselamatan manusia sekaligus memastikan penanganan gajah liar tetap memperhatikan aspek perlindungan satwa.
Ilham turut mengimbau masyarakat di enam kampung terdampak agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan tindakan berbahaya ketika bertemu gajah liar.
“Kami meminta masyarakat tidak mendekati, mengejar, mengepung, ataupun mencoba mengusir gajah liar secara mandiri,” ujarnya.
Ia meminta warga segera menjauh ke tempat aman apabila melihat keberadaan gajah liar dan melaporkannya kepada aparatur kampung maupun petugas terkait.
Baca Juga : Bupati Tagore Ungkap Sejarah dan Budaya Gayo dalam Dialog Budaya 2026
Menurutnya, masyarakat perlu menghindari tindakan yang dapat memancing pergerakan gajah atau meningkatkan risiko konflik.
BPBD Bener Meriah juga mengajak pemerintah kecamatan, aparatur kampung, TNI/Polri, instansi teknis, serta masyarakat mendukung penanganan selama masa tanggap darurat.
Pemerintah daerah berharap penetapan status tanggap darurat selama 14 hari dapat mempercepat penanganan konflik gajah liar di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Melalui langkah tersebut, pemerintah juga menargetkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak serta pemulihan kondisi keamanan dan keselamatan warga.













