Berita  

Belanja Aceh Rp10,37 Triliun, APD Minta Pemulihan Bener Meriah Diperjelas

Belanja Aceh

Rencana Belanja Aceh Rp10,37 triliun mendorong APD mendesak pemerintah memperjelas Pemulihan Bener Meriah dalam RAPBA 2027.

BENER MERIAH — Asosiasi Pemuda Desa (APD) Kabupaten Bener Meriah meminta Pemerintah Aceh memperjelas program pemulihan pascabencana dalam RAPBA 2027.

Ketua APD Bener Meriah, Syahru, meminta Pemerintah Aceh dan DPRA menjelaskan alokasi anggaran, lokasi kegiatan, serta jadwal pelaksanaan pemulihan.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai perbaikan jalan, jembatan, pasar, fasilitas air bersih, dan lingkungan terdampak banjir serta tanah longsor.

Menurut Syahru, Belanja Aceh sebesar Rp10,37 triliun harus menjawab kebutuhan masyarakat, terutama warga yang masih menghadapi dampak bencana.

“Anggaran Aceh mencapai Rp10,37 triliun. Kami ingin mengetahui sejauh mana kebutuhan Bener Meriah dan Tanah Gayo masuk prioritas RAPBA 2027,” kata Syahru.

Ia menegaskan APD tidak menyimpulkan pemerintah mengabaikan Bener Meriah, tetapi meminta penjelasan konkret agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program pemulihan.

Pemerintah Aceh menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2027 dalam rapat paripurna DPRA, Senin (26/10/2026).

Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan pendapatan sekitar Rp10,01 triliun dan merencanakan belanja daerah sebesar Rp10,37 triliun.

Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan” untuk menyusun program pembangunan tahun mendatang.

Rancangan pendapatan mencakup Pendapatan Asli Aceh sekitar Rp2,98 triliun, pendapatan transfer Rp7,03 triliun, serta pendapatan sah lainnya Rp2,09 miliar.

Sementara itu, pemerintah merencanakan belanja operasi Rp8,14 triliun, belanja modal Rp570,79 miliar, belanja tidak terduga Rp41,31 miliar, dan belanja transfer Rp1,62 triliun.

Pemerintah juga merencanakan penerimaan pembiayaan sekitar Rp360,35 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya untuk menutup selisih pendapatan dan belanja.

Rancangan tersebut masih membutuhkan pembahasan bersama DPRA sebelum pemerintah menetapkannya menjadi APBA 2027 sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

Pemulihan Bener Meriah, APD Minta Rincian Belanja Aceh Dibuka

Syahru meminta pemerintah memerinci program pemulihan untuk Bener Meriah, termasuk lokasi pekerjaan, nilai anggaran, instansi penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta target penyelesaian.

“Jangan hanya menyampaikan angka triliunan rupiah. Pemerintah harus menjelaskan program, lokasi, anggaran, dan waktu pelaksanaan agar masyarakat mengetahui manfaatnya,” ujarnya.

APD menilai kerusakan jalan dan jembatan menghambat mobilitas warga, meningkatkan biaya transportasi, serta mengganggu distribusi hasil pertanian masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena banyak warga Tanah Gayo menggantungkan penghasilan pada pertanian, termasuk produksi kopi Arabika Gayo sebagai komoditas unggulan daerah.

APD meminta pemerintah memperhatikan ruas Simpang Tiga Redelong–Pondok Baru–Samar Kilang–batas Aceh Timur dan Jalan Lingkar Kota Redelong.

Organisasi tersebut juga menyoroti ruas Bireuen–batas Bener Meriah, jalur batas Aceh Utara–Bandara Rembele melalui eks-KKA, serta ruas Bandara Rembele–batas Aceh Tengah.

Selain itu, APD meminta pemerintah memperjelas rencana penanganan Jembatan Wih Kanis yang mendukung mobilitas masyarakat Kecamatan Bandar dan Kecamatan Mesidah.

APD meminta instansi terkait memverifikasi informasi mengenai sekitar 150 jembatan yang disebut membutuhkan penanganan melalui pendataan resmi di lapangan.

Pendataan tersebut perlu mencatat lokasi, tingkat kerusakan, kebutuhan biaya, urgensi perbaikan, serta kewenangan pemerintah yang bertanggung jawab menangani setiap jembatan.

“Jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian. Kerusakan akses menyulitkan petani mengangkut panen dan meningkatkan biaya distribusi,” kata Syahru.

Ia meminta pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat memperjelas pembagian kewenangan agar setiap kerusakan memperoleh penanganan sesuai tanggung jawabnya.

APD turut meminta kepastian penanganan Pasar Simpang Tiga di Kecamatan Bukit, Pasar Buntul Kemumu di Kecamatan Permata, dan Pasar Lampahan.

Berdasarkan informasi yang diterima APD, Pasar Simpang Tiga dan Pasar Buntul Kemumu mengalami kerusakan berat, sedangkan Pasar Lampahan mengalami kerusakan struktur.

Pemerintah perlu memverifikasi kondisi ketiga pasar tersebut untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi, besaran anggaran, serta instansi yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan.

APD meminta Pemerintah Aceh dan DPRA menjelaskan apakah rencana rehabilitasi pasar telah masuk dalam RAPBA 2027 atau membutuhkan koordinasi antarpemerintahan.

Syahru menilai pemulihan pasar dapat membantu pedagang kembali berusaha, petani memasarkan hasil panen, serta masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga : Bupati Tagore Ungkap Sejarah dan Budaya Gayo dalam Dialog Budaya 2026

“Pedagang membutuhkan tempat yang layak untuk beraktivitas. Pemerintah perlu memastikan pasar terdampak memperoleh penanganan sesuai kondisi kerusakannya,” ujarnya.

APD juga meminta pemerintah memasukkan perbaikan jaringan air bersih, rehabilitasi daerah aliran sungai, pemulihan kawasan hulu, serta penanganan lereng rawan longsor.

Syahru mengatakan kerusakan sumber air dan jaringan distribusi dapat mengganggu kebutuhan rumah tangga, sedangkan kerusakan lingkungan meningkatkan risiko bencana berulang.

Ia mendorong instansi terkait melakukan kajian teknis, mendata kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas, dan menjadwalkan pekerjaan sesuai kewenangan masing-masing.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar. Pemerintah juga perlu melindungi warga sekitar sungai dan lereng rawan longsor melalui penanganan yang tepat,” katanya.

APD berharap pemerintah menetapkan target pemulihan lingkungan dan membuka informasi pelaksanaannya agar masyarakat dapat memantau kemajuan pekerjaan secara berkala.

APD meminta Pemerintah Aceh dan DPRA membuka rincian program pemulihan pascabencana, termasuk lokasi kegiatan, alokasi dana, jadwal pengerjaan, serta target hasilnya.

Syahru juga mendorong pemerintah melibatkan pemuda, aparatur gampong, petani, pedagang, dan kelompok masyarakat sipil dalam menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi lapangan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat membantu pemerintah menyusun program sesuai kebutuhan, menghindari tumpang tindih kegiatan, dan memperjelas pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Buka programnya, jelaskan anggarannya, sebutkan lokasinya, dan pastikan kapan masyarakat merasakan manfaatnya. Masyarakat juga berhak mengawasi pelaksanaannya,” tegas Syahru.

Ia menegaskan APD tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan perhatian proporsional dan kepastian penanganan bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.

APD berharap pembahasan RAPBA 2027 menghasilkan program pemulihan yang transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat Bener Meriah serta kawasan Tanah Gayo.

“Bener Meriah dan Tanah Gayo membutuhkan kepastian. Pemerintah harus menjelaskan pekerjaan, anggaran, penanggung jawab, serta jadwal agar masyarakat merasakan hasilnya,” tutup Syahru. (wen)