Keputusan tersebut disampaikan Tagore dalam pertemuan bersama para camat dan sejumlah reje kampung di wilayah Pintu Rime Gayo.
Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Bener Meriah, Jumat (30/10/2026), setelah konflik gajah liar semakin meluas dan mengancam keselamatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status tanggap darurat tersebut selama 14 hari untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Tagore memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah segera membantu masyarakat terdampak.
Baca Juga : Bupati Tagore Ungkap Sejarah dan Budaya Gayo dalam Dialog Budaya 2026
Ia meminta BPBD mengerahkan alat berat ke lokasi serta menyiapkan berbagai kebutuhan mendesak sesuai permintaan masyarakat.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah menyalurkan mercon untuk membantu warga menghalau gajah liar agar tidak memasuki permukiman.
Pemerintah juga menyiapkan tenda bagi masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah karena ancaman kawanan gajah tersebut.
Selain itu, Tagore meminta BPBD segera membeli puluhan senter untuk mendukung kegiatan penjagaan warga pada malam hari.
Permintaan tersebut muncul karena masyarakat harus berjaga setiap malam untuk mengantisipasi kedatangan gajah liar ke permukiman.
Tagore juga memerintahkan Dinas Keuangan Kabupaten Bener Meriah mengupayakan anggaran untuk mendukung penanganan konflik tersebut.
Ia meminta Dinas Sosial turun langsung pada malam itu untuk mengantarkan seng dan paku sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Tagore, kondisi masyarakat Pintu Rime Gayo saat ini membutuhkan perhatian serius sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah penanganan.
Konflik Gajah Meluas, Warga Berjaga Setiap Malam
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah reje kampung menyampaikan kondisi yang mereka hadapi akibat keberadaan puluhan gajah liar.
Mereka mengaku harus berjaga setiap malam karena gajah sudah mendatangi kawasan permukiman, bahkan berada di depan rumah warga.
Para reje menjelaskan, kawanan gajah yang sebelumnya bergerak bersama kini mulai berpencar ke sejumlah kampung.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan menghalau satwa liar itu karena pergerakannya menyebar ke berbagai wilayah.
“Jika sebelumnya gajah bergerak dalam satu kawanan, sekarang mereka sudah berpencar. Ketika kami menghalau, gajah justru berpindah ke kampung sebelah sehingga persoalan tidak selesai,” ungkap salah seorang reje.
Berdasarkan laporan para reje dalam pertemuan tersebut, keberadaan gajah liar saat ini terpantau di Kampung Blang Rakal, Ulu Naron, Pancar Jelobok, Negeri Antara, Pantan Lah, dan Pantan Sinaku.
Mereka juga menyampaikan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat yang setiap malam harus menghadapi ancaman kedatangan satwa bertubuh besar tersebut.
Bahkan, sejumlah reje sempat menyampaikan rencana menginap di Kantor Gubernur Aceh apabila pemerintah provinsi tidak segera turun tangan.
“Apa perlu kami para reje bersama masyarakat tidur di kantor gubernur agar persoalan ini mendapatkan penanganan?” tanya salah seorang reje kepada Bupati.
Mendengar pernyataan tersebut, Tagore langsung meminta para reje dan masyarakat tidak mengambil langkah demikian.
Ia menegaskan pemerintah kabupaten akan berupaya semaksimal mungkin menangani konflik manusia dengan gajah liar yang saat ini terjadi.
Selain penanganan darurat, Tagore juga menawarkan pengembangan tanaman tembakau sebagai alternatif peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Pemerintah daerah turut mempertimbangkan bantuan bibit jagung untuk lahan pertanian yang tidak terjangkau oleh pergerakan gajah liar.
Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung pemulihan wilayah terdampak.
Tagore menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah terkait harus berkoordinasi dan bergerak cepat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia berharap penanganan bersama dapat mengurangi ancaman gajah liar serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. (uri)













